Adian Napitupulu Kritik Ketimpangan Pengangkatan PPPK Guru Honorer dan Petugas Dapur MBG

Wasekjen PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Foto Dok. JPNN

JAKARTA, TRANSPANTURA.COM - Politisi PDI Perjuangan sekaligus anggota DPR RI, Adian Napitupulu, menyoroti ketimpangan kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) antara guru honorer dan petugas dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kritik tersebut disampaikan Adian melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, ia membagikan sebuah e-flyer bernada sindiran yang membandingkan nasib guru honorer yang telah mengabdi hingga puluhan tahun namun belum diangkat sebagai PPPK, dengan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru mendaftar namun langsung memperoleh status PPPK.

“Agak laen,” tulis Adian dalam unggahannya, menggambarkan kejanggalan kebijakan tersebut.

Adian merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam Pasal 17, disebutkan bahwa pegawai SPPG dapat diangkat sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi unggahannya, Adian menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun, menurutnya, pemerintah juga tidak boleh mengabaikan persoalan lama yang hingga kini belum tuntas, khususnya terkait status guru honorer.

“Tidak bisa ditutup mata bahwa ada ketimpangan yang dirasakan para guru honorer yang telah puluhan tahun mengabdi, tetapi statusnya masih belum jelas,” kata Adian.

Ia menilai kebijakan pengangkatan petugas dapur MBG sebagai PPPK justru semakin menyoroti ketidakadilan struktural di sektor pendidikan. Guru honorer, kata dia, merupakan tulang punggung pembangunan sumber daya manusia dan masa depan bangsa, sehingga seharusnya mendapatkan perhatian dan kepastian yang setara, bahkan lebih.

“Prioritas dan keadilan harus menjadi dasar. Jika petugas dapur untuk program yang baru berjalan saja bisa langsung diangkat sebagai PPPK, maka guru yang telah membentuk generasi bangsa selama bertahun-tahun jauh lebih layak mendapatkan kepastian yang sama,” pungkasnya. (*)